- Januari 13, 2026
Memahami Rachmat Pambudy: Mengapa Gizi Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja Oleh: Muhammad Sirod
“Kalau ada orang mengatakan, ‘kenapa harus memberikan makan? Kenapa tidak memberikan pekerjaan saja?’ pendekatan seperti itu tidak akan cepat tercapai untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi.” Rachmat Pambudy, Maret 2025
Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, bahwa program Makan Bergizi Gratis lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja memunculkan perdebatan publik. Pernyataan ini kerap dibaca sebagai pilihan kebijakan yang saling meniadakan. Pembacaan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pernyataan itu perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka panjang yang menekankan urutan kebijakan dan risiko kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari.
Rachmat Pambudy mengatakan bahwa solusi berupa pekerjaan tidak akan mampu memperbaiki persoalan kekurangan gizi dengan cepat, karena gizi adalah masalah yang struktural dan memerlukan intervensi langsung. Ia merujuk pada data internal Bappenas yang menunjukkan bahwa puluhan juta orang memiliki asupan gizi yang masih belum mencukupi, yang berdampak pada angka kesehatan tertentu seperti TBC dan cacat lahir.
Tiga alasan utama argumen kebijakan yang dimaksud Rachmat Pambudy
Perencanaan pembangunan memandang urgensi kebijakan dari sifat kerusakan yang hendak dicegah, jendela waktu intervensi, dan dampak lintas generasi. Ketiga faktor ini membedakan intervensi gizi dari kebijakan ketenagakerjaan. Gizi bekerja pada fase awal pembentukan kapasitas manusia, sementara lapangan kerja beroperasi pada fase pemanfaatan kapasitas tersebut.
Masalah gizi, terutama pada anak dan ibu hamil, memiliki karakter biologis yang tidak elastis terhadap waktu. Sifatnya sangat mendesak saat itu juga, dan bakal terlambat bila lewat dari jendela waktu 1000 hari pertama. Kekurangan gizi pada fase awal kehidupan mempengaruhi perkembangan otak, sistem imun, dan kapasitas belajar. Kerusakan pada fase ini bersifat persisten dan tidak dapat dikoreksi sepenuhnya oleh intervensi pada usia dewasa. Studi ekonomi pembangunan memahami kondisi ini sebagai kehilangan modal manusia yang bersifat permanen.
James Heckman, ekonom peraih Nobel, menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan kognitif dan nonkognitif muncul sangat awal dalam kehidupan dan cenderung bertahan sepanjang siklus hidup (Heckman, 2006; Heckman, 2013). Ia menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibanding investasi pada tahap kehidupan berikutnya. Temuannya ini memperkuat argumen bahwa keterlambatan intervensi gizi menciptakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan oleh kebijakan ekonomi di fase selanjutnya.
Indonesia masih menghadapi prevalensi stunting dan anemia yang signifikan. Indikator ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan kesehatan, tetapi mencerminkan kualitas sumber daya manusia masa depan. Anak dengan gangguan gizi kronis memiliki capaian pendidikan lebih rendah, produktivitas kerja lebih kecil, dan risiko kesehatan jangka panjang yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan serta membatasi potensi pertumbuhan ekonomi.
Penjelasan di atas menjelaskan relevansi dan urgensi antara kebijakan gizi dan kebijakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja bersifat adaptif terhadap siklus ekonomi dan dapat dilakukan pada berbagai fase kehidupan melalui kebijakan industri, investasi, dan pelatihan tenaga kerja. Intervensi gizi tidak memiliki fleksibilitas waktu yang sama. Ketika fase kritis terlewati, semakin sulit keterlambatan tersebut diperbaiki negara.
Amartya Sen peraih Nobel ekonomi 1998 memandang pembangunan sebagai proses perluasan kapabilitas manusia (Sen, 1999). Dalam pandangan ini, kemampuan untuk hidup sehat dan memperoleh gizi yang memadai merupakan prasyarat bagi seluruh kapabilitas lainnya, termasuk kemampuan untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tanpa fondasi tersebut, kebijakan ekonomi kehilangan basis manusianya. Ekonom dan filsuf pembangunan asal India ini dikenal global karena mengubah cara dunia memahami kemiskinan, pembangunan, dan kesejahteraan manusia. Ia berkontribusi besar dari hasil kerja intelektualnya yang menjadi dasar kebijakan publik lintas negara dan lembaga internasional.
Capaian program MBG dalam 11 bulan sejak diluncurkan
Program Makan Bergizi Gratis diposisikan dalam kerangka pembangunan manusia tersebut. Program ini menyasar kelompok dengan elastisitas tertinggi terhadap intervensi gizi, yaitu anak usia dini, peserta didik, serta ibu hamil dan menyusui. Fokus ini selaras dengan pendekatan seribu hari pertama kehidupan yang menjadi rujukan utama kebijakan kesehatan publik global.
UNICEF menegaskan bahwa kekurangan gizi pada awal kehidupan sering kali menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan mempengaruhi perkembangan otak serta kapasitas belajar anak sepanjang hidupnya (UNICEF, 2019). Lembaga ini juga menempatkan fase awal kehidupan sebagai periode penentu bagi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas jangka panjang. Dengan kerangka tersebut, urgensi intervensi gizi ditentukan oleh waktu biologis, bukan oleh preferensi politik atau siklus anggaran.
Argumen urgensi juga dapat dipahami melalui pendekatan biaya dan manfaat. Intervensi gizi memiliki dampak kumulatif yang mempengaruhi berbagai sektor sekaligus. Perbaikan status gizi meningkatkan capaian pendidikan, menurunkan beban penyakit, dan memperkuat produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Dalam konteks keterbatasan fiskal, kebijakan dengan dampak lintas sektor dan lintas generasi memiliki nilai strategis yang tinggi.
Sebaliknya, kebijakan penciptaan lapangan kerja yang tidak ditopang oleh kualitas sumber daya manusia berisiko menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas rendah. Dalam kondisi tersebut, penyerapan tenaga kerja tidak diikuti oleh peningkatan nilai tambah yang memadai. Tekanan terhadap upah dan kesejahteraan tetap bertahan, sementara kebutuhan intervensi sosial terus berulang.
Lembaga buruh internasional International Labour Organizatio (ILO) menekankan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh status kesehatan dan gizi pekerja (ILO, 2013). Pekerjaan yang layak memerlukan tenaga kerja yang sehat serta memiliki kapasitas fisik dan kognitif yang memadai. Dalam perspektif ini, kualitas tenaga kerja berfungsi sebagai prasyarat bagi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, bukan sebagai hasil otomatis dari penciptaan pekerjaan.
Pernyataan Rachmat Pambudy perlu dibaca sebagai penegasan urutan kebijakan, bukan sebagai penyangkalan terhadap pentingnya penciptaan lapangan kerja. Dalam dokumen perencanaan nasional, industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja tetap menjadi agenda utama. Namun, agenda tersebut diasumsikan berjalan di atas fondasi kualitas manusia yang memadai. Ketika fondasi ini rapuh, prioritas kebijakan perlu disesuaikan.
Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki implikasi ekonomi yang relevan. Implementasi program ini menciptakan permintaan terstruktur terhadap bahan pangan, jasa pengolahan, logistik, dan tenaga kerja lokal. Setiap dapur pelayanan gizi berfungsi sebagai simpul ekonomi mikro yang menyerap tenaga kerja dan produk lokal. Dengan tata kelola yang tepat, efek ini memperkuat ekonomi daerah tanpa menggeser tujuan utama program.
Efek turunan ekonomi juga diharapkan menggerek angka. Tujuan utama program tetap pada akumulasi modal manusia. Pendekatan ini menjaga konsistensi kebijakan agar tidak bergeser dari sasaran jangka panjang menuju target jangka pendek yang lebih mudah diukur.
Urgensi kebijakan juga ditentukan oleh risiko penundaan. Menunda program gizi berarti membiarkan satu kohort anak memasuki fase sekolah dan pasar kerja dengan kapasitas yang telah tereduksi. Kerugian ini tidak dapat dikompensasi sepenuhnya oleh kebijakan ekonomi pada fase berikutnya. Sebaliknya, penundaan kebijakan penciptaan lapangan kerja masih memiliki ruang koreksi melalui stimulus fiskal, deregulasi, dan investasi publik di kemudian hari.
3 sasaran hulu strategis pemerintahan Prabowo
Wajar bila kebijakan gizi ditempatkan sebagai belanja pembangunan, sejajar dengan pendidikan dasar dan kesehatan preventif. Ketiganya membentuk paket intervensi hulu yang menentukan efektivitas kebijakan hilir. Ketika paket ini lemah, kebijakan ekonomi menghadapi keterbatasan struktural.
Memahami pernyataan Rachmat Pambudy membantu menggeser perdebatan dari dikotomi semu menuju diskusi yang lebih substantif tentang urutan kebijakan. Pertanyaannya bukan apakah gizi lebih penting daripada lapangan kerja, melainkan pada fase mana masing-masing kebijakan memberikan dampak optimal. Pada fase pembentukan kapasitas manusia, intervensi gizi memiliki prioritas tertinggi. Pada fase ekspansi ekonomi, kebijakan lapangan kerja mengambil peran utama.
Dalam konteks pembangunan Indonesia, pendekatan ini relevan. Bonus demografi tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan jika tidak disertai kualitas manusia yang memadai. Gizi menentukan kualitas tersebut sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, pernyataan Menteri PPN mencerminkan pendekatan teknokratik yang berangkat dari urutan sebab-akibat pembangunan, bukan dari pertimbangan popularitas kebijakan.
Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312(5782), 1900–1902. https://doi.org/10.1126/science.1128898
Heckman, J. J. (2013). Giving kids a fair chance. MIT Press.
International Labour Organization. (2013). Global employment trends 2013: Recovering from a second jobs dip. ILO.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
UNICEF. (2019). The state of the world’s children 2019: Children, food and nutrition. UNICEF.
*) Wakil Sekjen Bidang Gizi, DPN HKTI
