Kementan dan Komisi IV Perkuat Kolaborasi Jaga Pangan di Kabupaten Wonosobo

WONOSOBO – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Komisi IV DPR RI memperkuat kolaborasi jaga pangan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan menjelang puasa dan lebaran mendatang dalam kondisi aman.

Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka mengatakan bahwa pengawasan pangan wajib dilakukan untuk mengawal implementasi program kementan khususnya dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

“Selain itu, pengawasan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam empercepat pembangunan dan kedaulatan pangan Nasional,” ujar Jan Maringka, Sabtu, 25 Februari 2023.

Menurut Jan, ada beberapa hal yang selama ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, kata dia, membangun kolaborasi dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kedua memudahkan akses dan keamanan pangan.

Jan menegaskan, keberhasilan membangun pangan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun harus melibatkan berbagai pihak termasuk jajaran Komisi IV DPR RI. Artinya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lainya.

“Untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian ini tidak dapat dilakukan seara sendiri sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Jan mengatakan, sektor pangan merupakan sektor penting untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan berkembang. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal menginisiasi program Jaga Pangan yang berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jan berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga ketahanan pangan serta dapat memberikan energi positif bagi kemajuan pertanian dan pangan di kabupaten Wonosobo.

“Wonosobo sangat startegis dan punya potensi yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki program Food Estate berbasis hortikultura yang dilaksanakan di Wonosobo yang telah terbukti memberikan kontribusi terhadap produksi komoditas hortikultura dan dapat memasok kebutuhan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya.

“Dan yang penting, dapat meningkatkan kemandirian petani dalam berusaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Erwina mengatakan bahwa sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, Pemda dan para petani sangat diperlukan agar program kementerian berjalan dengan baik sehingga mampu mengangkat nilai kesejahteraan mereka secara cepat.

“Dengan begitu, saya berharap agar Itjen dan jajaranaya terus memberikan bimbingan pada Dinas dan Petani agar program berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan petani dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Wionosobo, Afif Nur Hidayat mengungkapkan bahwa selama ini sektor pertanian memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Wonosobo. Komoditas bunga, buah dan sayur menjadi andalan masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih karena Wonosobo dipilih sebagai salah satu lokasi Food Estate untuk pengembangan Hortikultura,” katanya.

Afif mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah fokus pada pengembangan cabai yang tahun lalu dicanangkan Presiden Joko Widodo dan telah berkembang lebih dari 600 ha. “Dan terus berkembang dengan baik, mampu menopang perekonomian masyarakat ditengah ancaman badai krisis,” katanya.

Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementan memberikan bantuan secara simbolis 1 Unit UPPO pada Poktan Perintis Pacarmulyo senilai Rp200 juta dan bantuan Program Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Wonosbo tahun 2023 senilai Rp7.006 miliar.