“Menghadap Presiden, Mentan Lapor Kondisi Terkini Panen Raya Beras”

JAKARTA, – Sejumlah wilayah di Indonesia, tengah memasuki masa panen raya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melapor kepada Presiden Joko Widodo bahwa panen raya beras di berbagai daerah akan dimulai pada Februari hingga Maret 2023.
“Kita laporkan kepada Bapak Presiden bahwa mulai Februari sampai Maret ini proses-proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah,” kata Syahrul seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Lebih lanjut Mentan SYL menjelaskan, bahwa secara keseluruhan produksi padi dalam negeri di tahun 2022 merupakan angka tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
“Berdasarkan data yang ada, produksi kita di tahun 2022 mencapai lebih dari 32 juta ton, dan ini tertinggi, bahkan sekarang ini kita sudah memasuki masa panen” ungkapnya.
Syahrul mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada lebih dari 1 juta hektar lahan yang panen pada Februari 2023 dan 1,9 juta hektar lahan pada Maret 2023. Baca juga: Mentan SYL Akui Cukup Puas dengan Progres Penanaman Padi di 2 Food Estate di Kalteng Selain berbekal data BPS, Syahrul menggunakan data milik Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah untuk memastikan kapan panen raya padi bakal terjadi.
“Tadi Bapak Presiden mengatakan, kapan puncak panen, ya di sekitar awal-awal minggu pertama, minggu kedua Maret itu mulai masuk pada puncak-puncak panen yang ada,” kata Syahrul. Menurut dia, angka produksi beras pada puncak panen raya diestimasikan mencapai 5,9 juta ton. “Walaupun dengan berbagai varietas yang kita pakai sekarang sudah lebih dari itu, tetapi kita pakailah (estimasi) yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.
Mentan SYL Pastikan Ketersediaan Beras melimpah Akan tetapi, Syahrul mengaku tidak bisa memastikan apakah panen raya tersebut dapat menekan harga beras yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir. “Kami berharap tentu saja harganya tidak boleh terlalu turun juga karena ini berkaitan dengan kepentingan petani, tapi tidak boleh terlalu tinggi juga. Ini lah yang perlu kita normalisasi semua pihak untuk semua bisa melakukan,” ujar Syahrul.