Kementan Gencarkan Sosialisasi Inpres 3/2025, Dorong Penyuluh Jadi Garda Depan Swasembada Pangan

Purwokerto – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian nasional.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian, Sabtu (21/6/2025), di Auditorium Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

Acara ini dihadiri oleh 200 penyuluh pertanian dari wilayah Banyumas Raya, meliputi Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Ketua Perhiptani Provinsi Jawa Tengah turut hadir dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi pelaksanaan Inpres tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya pengalihan seluruh ASN penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementan dalam jangka waktu satu tahun sejak Inpres diterbitkan.

“Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan. Jika ingin sukses swasembada, maka penyuluh harus diperkuat, diberdayakan, dan dikawal dengan baik,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menggarisbawahi pentingnya satu irama gerak antara pusat dan daerah dalam upaya mempercepat swasembada pangan.

“Penyuluh harus bergerak dalam satu irama dan satu komando. Inpres ini adalah mandat yang harus dijalankan dengan komitmen penuh,” ujar Kabadan Santi.

Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan) Tedy Dirhamsyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Jaka Budi Santosa, dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Sakhidin.

Tedy Dirhamsyah menjelaskan bahwa pengalihan penyuluh ke Kementan bersifat mandatori dan akan diikuti oleh kebijakan jabatan fungsional penyuluh yang eksklusif berada di bawah naungan Kementan.

“Seluruh Bupati dan Wali Kota telah diinstruksikan untuk menjaga fungsi dan aset Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). BPP tidak boleh dialihfungsikan karena merupakan basis layanan penyuluhan,” tegas Tedy.

Ia juga menyampaikan bahwa penyuluh pertanian harus mengoptimalkan pendampingan terhadap berbagai program prioritas Kementan seperti Luas Tambah Tanam Reguler, OPLAH, Cetak Sawah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dukungan terhadap pengalihan ini datang dari Kepala Dinas Pertanian Banyumas, Jaka Budi Santosa, yang berharap agar segera ada kejelasan teknis bagi para penyuluh di daerah.

Senada, Dekan Fakultas Pertanian Unsoed, Sakhidin, menyatakan bahwa kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman antara semua pihak terkait pengalihan status penyuluh. Ia juga menginformasikan bahwa Unsoed membuka program Pascasarjana di bidang pertanian yang dapat menjadi pilihan pengembangan diri bagi para penyuluh.

Menutup kegiatan, Tedy Dirhamsyah memberikan motivasi dengan menyampaikan kisah inspiratif, termasuk keberhasilan petani milenial lulusan UGM yang meraup keuntungan Rp70 juta dari sekali panen cabai.

“Jangan pernah menyerah. Bahkan Thomas Edison harus gagal berkali-kali sebelum menemukan bola lampu. Penyuluh harus terus maju untuk mendampingi petani,” tutup Tedy.