• Februari 13, 2026

Adidaya Institute: Big Bang dan Big Push sebagai Strategi Kebijakan Prabowonomics

Adidaya Institute: Big Bang dan Big Push sebagai Strategi Kebijakan  Prabowonomics

Jakarta — Adidaya Institute menegaskan Presiden Prabowo menggunakan pendekatan

kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di

Indonesia. Di mana Presiden Prabowo mengambil jalan cepat dan strategis untuk

memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan

manusia dan ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini dahulu diperkenalkan oleh seorang

pakar ekonomi pembangunan bernama Jeffrey Sachs. Walaupun demikian, menurut

Adidaya Institute, dasar pijakan kebijakan pembangunan di era pemerintahan Prabowo

tetaplah mengacu pada konstitusi UUD 1945.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat

dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya,

negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah

mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan

ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Manajer Ekonomi Pembangunan

Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media yang berlangsung Selasa

(10/2) siang di kantor Adidaya Institute.

Bram menjelaskan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang

sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif.

Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah

Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang

menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.

“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG),

Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

(KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukanlah “tumpukan program

terpisah”. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan

multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai

pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.

Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom

Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu

berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi

lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi

lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’. Dengan kata lain, ungkap Bram,

pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang

1membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul

dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan

dasar.

”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang

Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan

dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,”

sambungnya.

Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi

kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab, menurut Bram, program sebesar

ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas,

dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.

Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini,

pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang

perdebatan politik.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi,

maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan

birokrasi sekaligus,” tegas dia.

Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle

kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar

layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis

depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.

Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas

Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan

enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar

minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan,

Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas:

mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan

lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara

“big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama: disiplin

eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.

Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback

loop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya

feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan

Big Push. Sehingga, ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat

informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang

bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.

2Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi

dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka

mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang

(ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Oleh karena itu, Adidaya Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih

anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi

juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu

Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat

strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.

“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang

paham strategi ini dan bisa men-delivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,”

tutur dia.

______________________________

Narahubung Media:

Adidaya Institute

Bramastyo B. Prastowo – (085894295558)

3

Berita Terkait

Bukti Nyata Swasembada: Mentan Amran Tegaskan Capaian Berbasis Data Global di Mubes IKA UNHAS

Bukti Nyata Swasembada: Mentan Amran Tegaskan Capaian Berbasis…

Makassar, — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada…
Mentan Amran Tantang Pengusaha Muda Garap Hilirisasi Kelapa, Nilai Tambah Bisa Berlipat

Mentan Amran Tantang Pengusaha Muda Garap Hilirisasi Kelapa,…

Manado – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menantang pengusaha, khususnya generasi muda,…
Hadapi Tantangan Iklim, Kementan Andalkan Pompanisasi untuk Kejar Tanam di Sukoharjo

Hadapi Tantangan Iklim, Kementan Andalkan Pompanisasi untuk Kejar…

Sukoharjo, — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat olah lahan dan tanam di Kabupaten…