Peran Strategis Penyuluh Pertanian dalam Mewujudkan Peternakan yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa upaya swasembada pangan yang terus diperjuangkan Pemerintah Indonesia dapat terancam jika tidak ditangani dengan baik. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengidentifikasi langkah strategis melalui normalisasi dan pembangunan irigasi di lahan seluas 2 juta hektare (Ha).

“Saya titip, serapan gabah harus diperhatikan. Jika ini bermasalah, maka swasembada pangan juga akan bermasalah. Kedua, poin penting lainnya adalah irigasi, baik tersier, sekunder, maupun premier,” ujar Mentan Amran.

Terkait pembangunan irigasi, pemerintah fokus pada tiga provinsi utama, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dengan sistem irigasi yang lebih baik, produksi beras diproyeksikan meningkat hingga 60 persen.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa pembangunan sektor peternakan merupakan salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa peran penyuluh pertanian semakin strategis dalam mendukung inovasi serta peningkatan produktivitas peternakan.

“Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor peternakan, kita harus bersinergi, berinovasi, dan terus meningkatkan kompetensi. Penyuluh pertanian adalah garda terdepan dalam mendampingi peternak menuju sistem peternakan yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kabadan Santi juga mengajak semua pihak untuk menjadikan kebijakan pembangunan peternakan sebagai momentum dalam memperkuat sektor ini, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Dalam acara Mentan Sapa Petani Penyuluh (MSPP) Volume 07 yang digelar pada Jumat (21/02/2025), narasumber Aslila Ramadhany Daulay, Ketua Kelompok Substansi Data Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, memaparkan peran strategis subsektor peternakan. Ia menjelaskan bahwa subsektor ini memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan peternak, penggerak ekonomi pedesaan dan regional, serta pengembangan industri pangan dan pengolahan.

“Program utama Ditjen PKH meliputi ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, peningkatan nilai tambah serta daya saing industri peternakan, serta penguatan sistem perencanaan dan kelembagaan benih serta bibit ternak berkualitas,” jelas Aslila.

Namun, ia juga mengungkapkan berbagai tantangan subsektor peternakan yang masih dihadapi, seperti rendahnya minat generasi muda menjadi pelaku usaha peternakan, rendahnya populasi dan produktivitas ternak ruminansia, serta efisiensi program breeding yang masih kurang. Selain itu, rendahnya konsumsi protein hewani di masyarakat dan kurangnya infrastruktur serta fasilitas yang menunjang keberlangsungan usaha peternakan turut menjadi hambatan.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah tingginya risiko penyakit hewan strategis serta rendahnya kesadaran produsen dan konsumen terhadap keamanan produk ternak atau food chain safety.

Dengan adanya berbagai tantangan ini, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara penyuluh pertanian, peternak, dan pemangku kebijakan guna menciptakan sektor peternakan yang lebih tangguh dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tutupnya. (HV/NF)