Elais Guineensis, Sawit Indonesia yang Kembali Go Internasional

Jakarta – Oleh Isralasmadi (Widyaiswara/Trainer)

Antrian panjang mengular tak terelakkan beberapa waktu lalu. Masyarakat rela mengantri berjam-jam guna memperoleh minyak goreng. Baik dipangkalan atau di super market sama langkanya. Tak hanya langka, harganyapun selangit. Harganya di toko-toko sembako paling murah Rp.40.000 kemasan 2 liter. Bahkan ada yang menjual Rp.45.000 yang sebelumnya hanya 15 sampai 20 ribu saja. Untuk mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 salah satunya kemasan premium Rp14.000 per liter, warga hanya bisa berharap di toko ritel modern. Namun begitu, penjualannya juga terbatas. Hanya maksimal satu kemasan isi dua liter seharga Rp28.000 setiap konsumen. Kemunculan minyak goreng di ritel modern ini kerap diserbu masyarakat dan ludes dalam waktu singkat. Kondisi kelangkaan ini cukup ironis karena Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. Minyak goreng digunakan memang untuk kebutuhan rumah tangga dan ada pula yang menggunakannya sebagai bahan baku usaha. Minyak goreng adalah merupakan kebutuhan pokok konsumsi rakyat, dikonsumsi setiap harinya. Komoditi ini penting disamping beras, daging, gula, dan susu. Naiknya harga minyak goreng akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor, di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng.

Kelangkaan ini tidak lepas dari mekanisme penawaran dan permintaan atau supply and demand. CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar USÂ menjadi 1550 dollar tiap ton. Produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen tentunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Faktor lainnya adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban bagi pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30 persen. Berikutnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Terahir, bahwa produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi.

Upaya pemerintah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kelangkaan minyak goreng melalui Permendag No.1/2022 misalnya, dirilis untuk memperluas jaringan distribusi minyak goreng dengan memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah juga mengatur kewajiban domestic market obligation (DMO) sebesar 20% dari volume ekspor. Pemerintah bahkan sampai menetapkan ketentuan minyak goreng satu harga dengan kisaran Rp 14.000. Setelah berjalan beberapa waktu, kebijakan ini lumpuh seketika. Harga ‘paksaan’ dari pemerintah itu membuat stok minyak goreng tiba-tiba ludes di pasar. Setelah gagal menstabilkan harga dengan kebijakan ini, Kemendag lantas menghapus ketentuan satu harga. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan aturan soal Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak goreng curah dipatok Rp 11.500, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000. Kebijakan ini juga sempat berjalan beberapa waktu. Namun, seperti kebijakan satu harga, ketentuan HET juga gagal menjaga stok. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai kebijakan HET gagal karena pelaku usaha masih menanggung kerugian karena harga CPO masih mengikuti harga internasional. Di sisi lain, jalur distribusi minyak goreng curah di pasar tradisional cukup kompleks. Sementara Bulog tidak memiliki peranan strategis dalam mengatur HET agar lebih efektif di tingkat konsumen.

Upaya lain dengan memberikan subsidi. “Formula subsidi yang diberikan pemerintah juga belum jelas. Menurut Tauhid pemerintah harus menemukan formula pembentuk harga yang tepat untuk menetapkan subsidi. Tanpa hitungan tersebut, akan sulit menjamin harga minyak yang terjangkau sekaligus menjaga pasokan tetap tersedia. Memasuki bulan Maret, pemerintah seperti dikejar tenggat untuk memastikan keamanan pasokan minyak goreng menjelang Ramadan. Pemerintah akhirnya mencabut ketentuan HET dan melepas minyak goreng sesuai harga keekonomian untuk menjaga pasokan. Perlahan tapi pasti, stok mulai terlihat. Namun, harga minyak goreng justru naik sampai dua kali lipat. “Stok [minyak goreng] curah sulit. Ada yang kemasan tapi harganya mahal,” kata Wakil Ketua APPSI Ngadiran. Bongkar pasang kebijakan di level Kementerian yang tidak kunjung berhasil membuat pemerintah menerapkan strategi klasik pemberian BLT.tak sampai disitu, pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 2,3 juta orang. Ini terdiri dari 2,05 juta keluarga dan 2,05 juta pedagang kaki lima. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp 6,9 triliun untuk menyokong program ini. Nantinya, setiap penerima BLT akan memperoleh masing-masing Rp 100.000 per bulan untuk periode April-Juni 2022. Bantuan akan diberikan secara penuh sebesar Rp 300.000.

Secara mengejutkan, presiden Indonesia mengumumkan pelarangan resmi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Mulai kamis 28 April 2022. Ekspor CPO dan turunannya dilarang untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik. Namun kebijakan ini dinilai kurang efektif menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. Harga minyak goreng dalam kemasan pun hari ini masih bertengger di atas Rp22.000 per liter, bervariasi tergantung merek. Bahkan, masih ada merek yang dibanderol Rp55.000 per 2 liter. Belum kembali ke harga HET sebelumnya yaitu Rp.14.000. Tak usai masalah satu, muncul masalah lainnya. Akibat pelarangan eksport ini tidak efektif menurunkan harga minyak goreng, juga mengakibatkan petani sawit merugi. Dengan luas area perkebunan milik petani mandiri sebesar 6,88 juta hektare (ha), rata-rata produksi sehari berkisar 157,3 ribu ton. Jika produksi itu dihambat dengan tidak diserap pabrik, maka petani bisa merugi Rp 550 miliar per hari. Petani sawit asal Jambi yang bernama Haji Iskandar (65) misalnya, bercerita semenjak larangan ekspor diberlakukan Jokowi pada Kamis (28/4) lalu, tangki di pabrik banyak yang penuh. Kondisi itu membuat pabrik tak mau lagi membeli sawit petani. Akibatnya, sawitnya dan petani lain tidak dipanen karena tidak ada yang menyerap. Akhirnya, sawit itu rusak. Baru kali ini, dulu harga pernah Rp1.000 tapi dibeli tapi sekarang sudah tidak dibeli lagi. Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung mengatakan larangan ekspor yang diberlakukan Jokowi demi mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng memang telah merugikan petani. Data yang dihimpunnya bahkan menunjukkan kerugian petani sawit akibat kebijakan itu tembus Rp11,4 triliun.

Meski, di beberapa toko, terpantau harga minyak goreng merek tertentu sudah melandai ke bawah Rp50.000 per 2 liter karena diskon.Seharusnya harga sudah harus turun ke Rp 14 ribu per liter. Mengapa bisa terjadi anomali tersebut? Patut diduga terjadi kombinasi dua hal. Pertama produksi minyak goreng curah yang masuk pasar berkurang baik akibat larangan ekspor maupun karena libur Lebaran. Kedua, terjadi penyelundupan yang lumayan besar. Hal ini terkonfirmasi dari tangkapan penyelundupan minyak goreng dari Bea Cukai dan TNI AL baru-baru ini. Jika menghitung untung-rugi, pelarangan eksport lebih banyak ruginya.

Palu Gada Elais Guineensis

Indonesia sebagai negara besar bisa mengambil peran sebagai “global player”. Krisis minyak goreng bukan hanya di Indonesia namun sudah menjadi gejala dunia. Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia memblok eksport minyak sawit dan turunannya karena efek dari oknum pengusaha minyak sawit yang bermain (curang) dengan oknum birokrasi yang mengeksport bahan Cooking oil (minyak goreng) melebihi domestic need, melebihi kebutuhan pasar di dalam negeri (domistic). Didorong rasa ingin cepat kaya dan pejabatnyapun ikut bermain “kong-kalikong” dengan para oligar. Maka terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Rakyat teriak !! dan tindakan berikutnya untuk menyelamatkan muka pejabat, sekarang mereka melakukan blokade langsung pengiriman minyak sawit ke seluruh dunia. Ini membuat dunia panik. kita semua tahu dua negara penghasil minyak bunga matahari sekarang lagi berperang. Ada juga minyak goreng lainnya misalnya minyak sayur berbahan kedelai atau soya Bean oil namun saat ini mereka lagi terkena masalah dengan iklim yang terlalu panas di beberapa tahun ini. Menyebabkan banyak kekeringan yang membuat banyak gagal panen juga mengalami masalah.Pertanyaan Bagaimana anda mendapatkan cooking oil dengan semua masalah itu?. Memang tidak semua masakan memerlukan cooking oil tetapi tetap saja diperlukan, bahkan Anda memakan salat sekalipun terenak di siram sedikit olive oil atau minyak zaitun pada salah satu sisinya atau mayonesnya minyak goreng ada sedikit di mana-mana pada setiap masakan utama pada saat memanggang, menumis, bahkan pada tepung untuk pizza.

Minyak goreng di seluruh dunia sudah meningkat 23% harganya di Indonesia bahkan lebih tinggi lagi. Kita rincikan akar masalahnya. Ukraina mengekspor 5,4 juta ton minyak bunga matahari per tahunnya dan memenuhi hampir 50% kebutuhan Sun Flower oil dunia. Karena sedang berperang tidak ada lagi supaya dari Ukraina terhadap minyak bunga matahari tersebut. Rusia juga menyediakan flower oil sekitar 25% kebutuhan dunia dan Rusia sedang kena sanksi ekonomi saat ini. kita ke Kanada sekarang sebagai negara terbesar penghasil Rapeseed oil Canada sedang terkena dampak cuaca ekstrim sehingga produksinya turun 25%. Kemudian kita ke Argentina, Brazil dan Uruguay sebagai negara penghasil Soy Bean Oil dan negara-negara ini sedang berjuang karena masalah kekeringan yang parah hingga mereka turun lebih dari 30% dalam 2 tahun terakhir. Malaysia negara terbesar kedua penghasil minyak sawit kekurangan tenaga kerja di kebun sawit sehingga menurun hasil produksinya. Untuk menambah kerutan dunia Indonesia melempar bensin di tengah bara api. Indonesia sebagai negara terbesar penghasil minyak sawit melarang untuk mengekspor minyak sawit. Indonesia merupakan penghasil sepertiga ekspor minyak goreng atau 30 ton per tahunnya. Pengimpor terbesar Sawit Indonesia adalah India dan Tiongkok india bahkan menggantungkan 50% lebih kebutuhan minyak goreng dari Indonesia. Dimana India yang merupakan negara terbesar di dunia pengguna minyak goreng. 1 tahun 13 juta ton kebutuhannya. 60% nya adalah minyak sawit, 25% nya adalah Soy Bean Oil, 20 dan 12% Sisanya adalah Sun Flower Oil juga sisanya macam-macam minyak lagi seperti minyak zaitun misalnya. Kalau diperhitungkan per orangnya India membutuhkan 19 kg minyak goreng cooking oil per tahunnya. Kalau dilihat kebutuhan tersebut Indonesia memenuhi lebih dari 50% kemudian Malaysia 30%. Diperkirakan India efek kekurangan cooking oil dan terbatasnya persediaan akan membuat harga naik hal tersebut mendekati 30% dan akan membawa 1% inflasi di India Bayangkan, Indonesia bisa membuat India inflasi. Ini membuktikan Indonesia negara Global Player sejak awalnya. Memang takdirnya Indonesia itu adalah jadi negara besar.

Secara keseluruhan dunia sekarang harga minyak sawit sudah meningkat 55% di pasar Amerika. Harga Soy Bean mobil meningkat 27%. Rapeseed Oil naik 50% di Eropa juga Amerika dan semua ini kedepannya akan semakin buruk. Eropa Barat saat ini semua minyak goreng hanya boleh membeli tidak lebih 2 botol minyak goreng per orangnya. Semua sudah dibatasi. Ada lagi kemungkinan lain di mana 15% cooking oil ini dipakai sebagai bahan bakar saat ini. Dulunya untuk menurunkan harga bensin di mana harga minyak goreng sebagai penyeimbang. Sekarang jauh lebih mahal jadinya. Ini membuat dunia akan kekurangan 15% atas kebutuhan minyak sebagai bahan bakar. Lihat, betapa mengerikan semua ini, efek rantainya secara teknik tidak ada cara meningkatkan produksi dan secara singkat inilah politik yang memukul rumah tangga dunia. Sebuah senjata yang dimiliki indonesia.

Anggin Kembali Berhembus

Langkah sapu jagat yang diambil pemerintah dengan melarang eksport minyak kelapa sawit guna menekan harga di dalam negeri berahir sudah. Umur laranga ini lebih panjang sedikit dengan langkah sama terhadap batu bara: 25 hari. Meski minyak goreng saat ini tidak bisa di level Rp.14.000,-/kg. Larangan ini bila terus diperpanjang akan membawa kerugian besar bagi petani. Sawit akan terbengkalai. Buah sawit tidak dipanen, buah akan rusak jatuh dengan sendirinya karena tidak ada perusahaan yang sanggup untuk menyerapnya. Kamis, 19 Mei 2022 pemerintah mencabut larangan eksport. Dimana keran eksport berjalan lagi efektif tanggal 23 Mei 2022. Dampak sesudah itu kemudian yang kita tunggu adalah bagaimana stabilitas harga minyak bisa terjaga dan terus bisa sampai harga setidaknya kembali ke 14rb. Kemudian seberapa lama harga sawit di tingkat petani bisa menanjak naik lagi. Tentunya pemerintah harus terus waspada dengan kemungkinan harga minyak goreng yang kembali gila-gilaan dan harga sawit di tingkat petani yang tidak naik-naik. Tunggulah dan kita sama-sama menunggu.