Kementan Imbau Petani Tidak Gunakan Paracetamol untuk Tanaman Cabai, Utamakan Budidaya Berbasis Ilmiah

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) imbau petani untuk menggunakan sarana produksi pertanian yang telah terdaftar, teruji, dan sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP) guna menjamin keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan usaha tani. Hal ini merespons beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan penggunaan paracetamol dan vitamin B kompleks pada tanaman cabai. Kementan menegaskan bahwa praktik tersebut belum memiliki dasar ilmiah maupun rekomendasi resmi dalam budidaya hortikultura di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Direktur sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Agung Sunusi, menjelaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendorong penggunaan pupuk, pestisida, serta zat pengatur tumbuh yang telah memiliki izin edar dan didukung oleh hasil penelitian ilmiah.

“Penggunaan obat-obatan yang diperuntukkan bagi manusia, seperti paracetamol maupun vitamin B kompleks, pada tanaman belum memiliki rekomendasi resmi dalam praktik budidaya cabai di Indonesia. Hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah yang memadai yang menunjukkan bahwa paracetamol mampu meningkatkan produktivitas cabai secara konsisten, aman, dan ekonomis di tingkat lapangan. Karena itu, praktik tersebut tidak dapat dijadikan acuan budidaya yang direkomendasikan,” kata Agung dalam keterangannya pada Sabtu (20/6/2026).

Kementan juga menegaskan bahwa penggunaan paracetamol maupun vitamin B kompleks pada tanaman cabai tidak dianjurkan untuk dipraktikkan oleh petani. Selain belum memiliki dasar ilmiah dan tidak pernah melalui pengujian untuk penggunaan pada tanaman hortikultura, praktik tersebut juga belum teruji secara komprehensif terkait keamanan, efektivitas, maupun dampak jangka panjangnya terhadap tanaman, lingkungan, dan hasil panen.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai acuan dalam kegiatan budidaya tanpa didukung hasil penelitian dan rekomendasi resmi dari lembaga yang berwenang.

Menurut Agung, fenomena tersebut diduga muncul dari pengalaman empiris sebagian petani maupun informasi yang beredar di media sosial. Namun, inovasi di sektor pertanian tetap harus didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebelum diterapkan secara luas.

“Kami mengingatkan bahwa penggunaan obat manusia pada tanaman komoditas hortikultura secara masif tanpa dasar ilmiah berpotensi menimbulkan berbagai risiko jangka panjang. Selain berpotensi menyebabkan pemborosan biaya produksi karena efektivitasnya belum terbukti, penggunaan senyawa farmasi pada tanaman juga dikhawatirkan dapat meninggalkan residu di lingkungan, mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah, serta menimbulkan persepsi keliru bahwa obat manusia dapat menggantikan sarana produksi pertanian yang telah melalui proses registrasi dan pengujian”, tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa tanaman mampu menyerap senyawa paracetamol dari media tanam dan mengakumulasikannya pada jaringan tanaman dalam kondisi tertentu. Namun, penelitian tersebut masih dilakukan dalam skala laboratorium dan belum dapat dijadikan dasar rekomendasi penggunaan paracetamol dalam budidaya tanaman pangan.

“Sejauh ini belum terdapat kajian resmi di Indonesia yang merekomendasikan penggunaan paracetamol sebagai sarana produksi pertanian. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian harus tetap dikedepankan,” terang Agung.

Menanggapi alasan yang muncul dalam video terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga input pertanian, Kementan menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi bagi petani.

Langkah yang dilakukan antara lain memastikan distribusi pupuk bersubsidi maupun pupuk komersial berjalan sesuai kebutuhan, mendorong pemanfaatan pupuk organik dan pupuk hayati untuk meningkatkan efisiensi budidaya, serta mengoptimalkan penggunaan pestisida dan pupuk yang telah terdaftar sesuai rekomendasi teknis.

Kementan juga merilis bahwa fluktuasi nilai tukar memang dapat memengaruhi sebagian bahan baku industri pupuk dan pestisida. Namun pemerintah terus berkoordinasi dengan produsen, distributor, serta pemerintah daerah untuk menjaga pasokan sehingga kebutuhan petani tetap terpenuhi.

Selain itu, penyuluh pertanian terus melakukan pendampingan kepada petani agar teknologi budidaya yang diterapkan berbasis hasil penelitian dan mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Penyuluh pertanian bersama dinas pertanian daerah secara aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh yang telah memiliki izin edar serta melalui uji keamanan dan efektivitas. Monitoring praktik budidaya juga terus dilakukan untuk memberikan pembinaan apabila ditemukan penggunaan bahan yang belum direkomendasikan.

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan literasi digital petani agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah mengikuti praktik budidaya yang belum terbukti secara ilmiah.

Kementan juga mengimbau masyarakat dan petani untuk tetap menerapkan budidaya sesuai prinsip Good Agricultural Practices (GAP) dengan menggunakan sarana produksi yang telah teruji keamanan, efektivitas, dan mutu. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan diyakini menjadi pilihan paling aman untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus melindungi kesehatan konsumen, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sektor hortikultura nasional.

Kementan mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi di media sosial dan selalu merujuk pada rekomendasi resmi dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun institusi penelitian yang kompeten di bidang pertanian.