Jaga Swasembada, Kementan Kuatkan Peran Penyuluh di Tengah Ancaman Kekeringan

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Penyuluhan Pertanian menggelar Mentan Sapa Petani dan Penyuluhan (MSPP) Volume 11, Jumat (10/04/2026). Mengusung tema “Perlindungan dan Optimalisasi Lahan dalam Upaya Kekeringan pada Sektor Pertanian”. Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube @pusluhtanri dan secara daring ini menjadi langkah krusial dalam menjaga kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman iklim ekstrem.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pentingnya langkah antisipatif yang terukur.

“Kita tidak boleh menunggu kekeringan datang baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang melalui penguatan infrastruktur air, percepatan tanam, dan optimasi lahan. Semua potensi lahan harus kita manfaatkan secara maksimal agar produksi tetap terjaga,” tegasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.

“Penyuluh harus menjadi garda terdepan dalam mengedukasi petani menghadapi kekeringan. Adaptasi teknologi, pemahaman iklim, dan pendampingan intensif menjadi kunci agar petani mampu bertahan dan tetap produktif,” ujar Idha

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.

“Penyuluh harus menjadi garda terdepan dalam mengedukasi petani menghadapi kekeringan. Adaptasi teknologi, pemahaman iklim, dan pendampingan intensif menjadi kunci agar petani mampu bertahan dan tetap produktif,” ucap Eko.

Menghadirkan narasumber utama, Ketua Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Perlindungan dan Optimalisasi Lahan, Fauzan Ridha menyampaikan bahwa mengacu pada data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan meluas ke wilayah lainnya, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Pertanian telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain melalui himbauan kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian, serta pengalokasian program prioritas pada wilayah dengan risiko kekeringan tinggi berdasarkan analisis iklim. Data pendukung juga mengacu pada sumber internasional seperti NOAA dan International Research Institute for Climate and Society.

Lebih lanjut, disampaikan berbagai langkah strategis dalam menghadapi dampak kemarau, di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan melalui sistem peringatan dini ( _early warning system_ ), optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan pemanfaatan pompanisasi, serta percepatan tanam dengan penggunaan varietas tahan kekeringan seperti Inpago, Inpari, Situbagendit, dan Pajajaran. Selain itu, penyesuaian pola tanam berbasis kondisi iklim serta penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci utama.

Dalam konteks jangka panjang, program prioritas Kementan difokuskan pada pengelolaan air dan irigasi, cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan produksi komoditas strategis, penyediaan benih unggul dan alat mesin pertanian, regenerasi petani melalui penyuluhan, serta hilirisasi pertanian. Upaya ini diharapkan mampu mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Konsep optimasi lahan sendiri dijelaskan sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan eksisting melalui tata kelola air dan penataan lahan yang lebih efektif. Kriteria lokasi yang menjadi sasaran meliputi lahan pertanian aktif dengan sumber air yang tersedia, status lahan yang jelas, serta memiliki potensi peningkatan indeks pertanaman.

Sehingga implementasi optimasi lahan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti manajemen air presisi, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur air, konservasi tanah dan air, hingga pengembangan sistem irigasi alternatif. Integrasi antara optimasi lahan dan pompanisasi juga menjadi solusi cepat dalam mengatasi wilayah terdampak kekeringan parah, ujar Fauzan.

Pada sesi diskusi, berbagai isu lapangan turut diangkat. Taufik Hidayah dari Aceh Tenggara menyoroti potensi komoditas jagung yang juga rentan terhadap kekeringan dan meminta arahan terkait penanganannya. Menanggapi hal tersebut, narasumber menyarankan agar penyuluh melakukan identifikasi potensi wilayah dan melaporkannya kepada Kementerian Pertanian untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Iis Napisatul dari BPP Cipanas, Cianjur, membagikan inovasi budidaya tumpangsari antara padi gogo dan aneka sayuran sebagai solusi menghadapi keterbatasan air. Ia juga meminta panduan teknis agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh petani.

Harapannya bahwa perlindungan dan optimalisasi lahan merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan kolaborasi kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan sektor pertanian Indonesia mampu bertahan dan tetap produktif di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (RS)