Krisis Harga Gabah: Petani di 16 Provinsi Tertekan Akibat Harga Rendah

Per 15 Januari 2025, sebanyak 16 provinsi di Indonesia masih mencatat harga jual gabah kering panen (GKP) di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani karena pendapatan mereka jauh dari harapan. Harga rata-rata gabah di sejumlah daerah bahkan berada pada kisaran Rp5.000,00 hingga Rp6.000,00 per kilogram, yang lebih rendah dibandingkan HPP terbaru sebesar Rp6.500,00 per kilogram. Sehingga hal ini dapat mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi pedesaan.

Di wilayah Sumatera, beberapa provinsi seperti di Aceh dan Sumatera Utara mencatat harga rata-rata di bawah Rp6.000,00. Misalnya, di Kabupaten Aceh Tenggara, harga gabah rata-rata mencapai Rp6.100,00 sementara di Kabupaten Deli Serdang hanya sekitar Rp6.000,00.

Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, dengan rata-rata harga gabah masing-masing Rp5.900,00 dan Rp6.000,00.

Sementara di Pulau Jawa, harga gabah di Jawa Barat cukup mencemaskan. Di Kabupaten Sukabumi misalnya, harga rata-rata mencapai Rp5.573,00. Bahkan di beberapa daerah seperti Parakansalak dan Waluran, harga hanya berkisar antara Rp4.500,00 hingga Rp5.000,00.

Kondisi serupa juga ditemukan di Provinsi Jawa Timur, dengan rata-rata Rp5.795,00 bahkan di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo mencatat harga di bawah Rp5.000,00.

*Kesenjangan Harga di Kawasan Timur Indonesia*

Kondisi yang tidak kalah parah terjadi di kawasan timur Indonesia. Di Provinsi Maluku dan Gorontalo, harga gabah rata-rata berada di bawah Rp5.500,00. Provinsi Gorontalo, misalnya, mencatat harga gabah hanya Rp5.000,00 disebagian besar wilayahnya.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi petani di daerah tersebut yang mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan utama.

Dengan rendahnya harga gabah di banyak wilayah, petani mengeluhkan sulitnya mencapai kesejahteraan. Padahal, biaya produksi gabah seperti pupuk dan tenaga kerja terus meningkat. Pemerintah khususnya BULOG diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani. BULOG diharapkan segera turun tangan menyerap gabah mereka. Tanpa langkah cepat BULOG, kondisi ini dikhawatirkan semakin memperburuk kesulitan ekonomi petani.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan, BULOG diharapkan dapat bergerak cepat agar petani tidak semakin terpuruk. Selain membantu petani, langkah ini juga diperlukan untuk memastikan sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. (NF)