Wamentan Sudaryono Ungkap Fakta Penting Soal Irigasi: Penentu Hidup-Matinya Panen!

Bogor – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui peningkatan produksi serta kebijakan yang tepat. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa kunci utama terletak pada peningkatan produktivitas lahan serta optimalisasi frekuensi tanam.

Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono saat menghadiri seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor pada Senin (02/04/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta diikuti akademisi dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa kunci utama mewujudkan swasembada pangan terletak pada peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian.

“Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN HKTI.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas petani, termasuk menggenjot hasil panen per hektare melampaui rata-rata saat ini. Selain itu, Kementan juga terus melakukan optimalisasi indeks pertanaman agar lahan petani dapat ditanami lebih sering dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah. Salah satu yang krusial adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Ia mencontohkan, pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 triliun pada 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bagi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam produksi pertanian. “Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga menjadi langkah penting. Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terkendala panjangnya rantai birokrasi yang melibatkan banyak pihak. Kini, melalui penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran melalui pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi Kementerian Pertanian, hingga penyaluran oleh produsen ke kelompok tani.

Kebijakan lain yang turut mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga harga saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap bisa dicapai,” ungkapnya.

Wamentan Sudaryono juga menyoroti peluang sektor pertanian bagi generasi muda, khususnya melalui komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Ia mencontohkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia.

“Sering muncul pertanyaan, bagaimana anak muda bisa kaya dari sektor pertanian. Salah satunya melalui komoditas seperti sawit yang tidak diatur secara ketat dan mengikuti harga pasar dunia. Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global,” jelasnya.

Menurutnya, dibandingkan sumber minyak nabati lain seperti kanola dan bunga matahari, sawit memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi. Satu hektare sawit dapat menghasilkan minyak nabati setara dengan sekitar 15 hektare bunga matahari.

“Produk turunan sawit juga sangat luas, mulai dari minyak goreng, margarin, hingga kebutuhan industri seperti sabun dan skincare. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan bahwa capaian sektor pangan menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, serta sinergi lintas pihak dalam mewujudkan kemandirian pembangunan nasional.

Ia menegaskan, penguatan sektor pangan perlu dilakukan secara terstruktur melalui peningkatan produksi dalam negeri, modernisasi pertanian, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu, penguatan peran penyuluh, perlindungan harga bagi petani dan nelayan, perbaikan distribusi logistik, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Selain itu, Titiek menambahkan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor agar sistem pangan nasional berjalan efektif dari hulu hingga hilir. Komisi IV DPR RI juga terus mendorong penguatan kebijakan berbasis kedaulatan pangan melalui penguatan regulasi, sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kepada para mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan), ia menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa, termasuk dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Pengetahuan yang diperoleh hari ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di masa depan. Ia menekankan bahwa melihat pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam cara berpikir strategis ke depan.

“Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan bangsa,” tegasnya.